Terlalu kaya untuk Bansos, terlalu miskin untuk tenang. Simak jeritan kelas menengah Semarang yang terjepit gaya hidup dan beban generasi sandwich.
Di permukaan, Kota Semarang tampak sedang bersolek indah. Trotoar diperlebar, taman-taman kota dipercantik, dan pusat perbelanjaan baru terus bermunculan dari wilayah pusat hingga pinggiran. Namun, di balik narasi kemajuan kota metropolitan ini, terdengar jeritan lirih yang tak terekspos dari satu kelompok demografi terbesar: Kelas Menengah. Mereka adalah para pekerja kantoran di Jalan Pandanaran, buruh pabrik senior di kawasan industri Wijaya Kusuma atau Candi, hingga pegawai sipil muda. Mereka bukan kelompok miskin yang masuk radar bantuan sosial (Bansos), namun dompet mereka seringkali 'megap-megap' sebelum akhir bulan tiba.
Fenomena ini menggambarkan posisi kelas menengah Semarang yang kian terjepit beban ganda. Di satu sisi, kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dan gaji rata-rata seringkali tidak berbanding lurus dengan laju inflasi harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, dan harga properti yang kian tak terjangkau di dalam kota. Di sisi lain, mereka memikul beban kultural sebagai "Generasi Sandwich"—generasi yang harus membiayai orang tua yang menua tanpa dana pensiun, sekaligus membesarkan anak-anak mereka sendiri. Akibatnya, banyak warga Semarang yang tampak mapan secara penampilan ("necis"), namun sejatinya rapuh secara finansial atau hanya berjarak satu kali gaji dari jurang kemiskinan.
Ilusi Gaya Hidup vs Realita Dompet
Salah satu tekanan sosial terbesar bagi kelas menengah di Semarang adalah tuntutan gaya hidup. Menjamurnya coffee shop di kawasan Tembalang, Pleburan, hingga Kota Lama menciptakan standar sosial baru tentang bagaimana "orang sukses" harus terlihat. Nongkrong sepulang kerja atau healing di akhir pekan seolah menjadi kewajiban sosial untuk menjaga jejaring dan kewarasan. Padahal, bagi banyak pekerja dengan gaji di kisaran UMK plus sedikit tunjangan, gaya hidup ini sebenarnya membebani.
Istilah "BPJS" (Budget Pas-pasan Jiwa Sosialita) menjadi guyonan getir yang nyata. Banyak pekerja muda yang terjebak utang konsumtif melalui layanan Paylater atau pinjaman online demi menutupi selisih antara pendapatan dan pengeluaran gaya hidup tersebut. Mereka berjuang keras menampilkan citra sukses di media sosial, sementara di malam hari pusing memikirkan cicilan KPR rumah subsidi yang lokasinya semakin tergeser jauh ke wilayah perbatasan seperti Mijen, Boja, atau Mranggen karena tanah di pusat kota Semarang sudah mustahil terbeli.
Luput dari Jaring Pengaman Sosial
Jeritan paling keras dari kelas menengah sebenarnya adalah perasaan "diabaikan" oleh kebijakan publik. Mereka adalah penyumbang pajak yang patuh—mulai dari pajak kendaraan bermotor, PBB, hingga pajak penghasilan/konsumsi (PPN) setiap kali makan di restoran. Namun, ketika guncangan ekonomi terjadi (seperti saat pandemi atau kenaikan BBM), mereka adalah kelompok yang paling minim mendapatkan bantalan.
Mereka dianggap "terlalu kaya" untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi listrik, atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk anak-anaknya. Padahal, faktanya banyak dari mereka yang hidup pas-pasan (barely living). Satu guncangan finansial besar, seperti sakit berat yang tidak sepenuhnya tercover asuransi atau PHK mendadak, bisa langsung melempar status mereka dari "kelas menengah" menjadi "kelompok rentan miskin" dalam sekejap. Posisi serba salah inilah yang membuat tingkat stres dan gangguan kecemasan (anxiety) di kalangan usia produktif 25-40 tahun di Semarang meningkat tajam.
Bakti Anak dan Jebakan Finansial
Faktor kultural Jawa yang kental di Semarang juga turut andil. Filosofi "Mikul Dhuwur Mendhem Jero" seringkali diterjemahkan bahwa kesuksesan anak adalah ketika bisa membiayai hidup orang tua sepenuhnya. Hal ini mulia, namun menjadi jebakan finansial ketika orang tua tidak memiliki persiapan pensiun sama sekali. Anak-anak muda Semarang ini harus menyisihkan 20-40% gajinya untuk "jatah rumah" orang tua, biaya berobat, hingga renovasi rumah masa kecil.
Akibatnya, kemampuan mereka untuk menabung atau berinvestasi bagi masa tua mereka sendiri menjadi sangat minim. Lingkaran setan ini berpotensi terulang kembali: kelak saat mereka tua, mereka pun tidak punya dana pensiun dan akan kembali membebani anak-anak mereka. Memutus rantai Generasi Sandwich ini sangat sulit dilakukan tanpa adanya peningkatan pendapatan yang signifikan atau literasi keuangan yang ekstrem sejak dini.
Solidaritas dan Harapan di Tengah Himpitan
Meski terjepit, ketangguhan mental warga Semarang patut diacungi jempol. Banyak dari kelas menengah ini yang mulai mencari jalan keluar kreatif. Tren "Side Hustle" atau pekerjaan sampingan menjamur; pagi menjadi staf admin, malam berjualan online atau menjadi freelancer. Kesadaran akan investasi pun mulai tumbuh, terlihat dari ramainya kelas-kelas literasi keuangan dan pasar modal yang diadakan komunitas di Semarang.
Jeritan ini adalah alarm bagi pemangku kebijakan. Kota yang maju tidak hanya diukur dari tingginya gedung atau cantiknya taman, tapi dari seberapa "aman" dan "sejahtera" perasaan warganya, terutama kelas menengah yang menjadi motor penggerak ekonomi kota. Perlu ada keberpihakan lebih, entah itu lewat akses perumahan terjangkau di tengah kota, transportasi umum yang sangat murah dan efisien untuk menekan biaya mobilitas, hingga akses kesehatan dan pendidikan yang berkualitas tanpa biaya selangit.
Kesimpulan
Menjadi kelas menengah di Semarang saat ini adalah ujian ketahanan hidup yang sesungguhnya. Mereka berjuang dalam sunyi, menjaga gengsi, sambil memutar otak agar dapur tetap ngebul dan orang tua tetap tersenyum. Diperlukan empati sosial dan kebijakan nyata untuk memastikan "jeritan" ini tidak berubah menjadi keputusasaan massal. Bagi Anda yang sedang berada di posisi ini: bertahanlah, atur strategi, dan jangan malu untuk menurunkan standar gaya hidup demi kesehatan mental dan finansial masa depan.
Credit :
Penulis : Raihan Muhammad Latif
Gambar oleh :
Nano Banana - Gemini Google
Referensi :
Komentar